ULP (Unit Layanan Pengadaan)

9 Jul

Unit Layanan Pengadaan (ULP) berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 1 poin 8 : “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.

Dan menurut Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 pasal 1 poin 8 : “Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.”

Perangkat ULP berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 7 ayat 4 : “Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas:

a. kepala;

b. sekretariat;

c. staf pendukung; dan

d. kelompok kerja.”

dan diperjelas tentang Pembentukan ULP pada Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 pasal 3 dan 4 dengan rincian sebagai berikut : “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat bediri sendiri  atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. ULP yang melekat pada unit yang sudah ada diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.  Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi – fungsi :

a. kepala;

b. ketatausahaan/sekretariat; dan

d. kelompok kerja.”

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP dan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja.

 

 

Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 pasal 14 ayat 1 : “K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa” dan ayat 2 :  “ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi”.

Perpres 54 tahun 2010 pasal 15 ayat 1 : “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja”.

Perpres 54 tahun 2010 pasal 130

ayat 1 : “ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014”

ayat 2 : “Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”

ayat 3 : “Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP”.

 

 

 

Ruang Lingkup tugas  Kepala ULP berpedoman pada Perka LKPP No. 5 tahun 2012 pasal 10 meliputi :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP,
  2. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP,
  3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP,
  4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan,
  5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi,
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP,
  7. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing – masing,
  8. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA, dan
  9. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

Kepala ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.  

Ruang Lingkup tugas fungsi Ketatausahaan/Sekretariat ULP berpedoman pada Perka LKPP No. 5 tahun 2012 pasal 11 meliputi :

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP,
  2. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelalang/diseleksi,
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP,
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP,
  5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa,
  6. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen  pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa,   
  7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa,
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan,
  9. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.  

 

Ruang Lingkup tugas Pokja ULP berpedoman pada Perka LKPP No. 5 tahun 2012 pasal 12.

 

 

 

 

15052012202627perkaulp_5 2012

About these ads

17 Tanggapan to “ULP (Unit Layanan Pengadaan)”

  1. teguh iman santoso Januari 9, 2013 at 2:27 am #

    Salam kenal pak Khalik ysh,
    nama saya Teguh,

    saya mau tanya apakah Kepala ULP dan sekretaris bisa menjadi Ketua POKJA ? krn dalam Perka LKPP No. 5 tahun 2012 tidak menjelaskan hal tersebut.

    salam
    -teguh-

    • khalik nst Januari 9, 2013 at 11:08 pm #

      Boleh apabila mempunyai sertifikat. Perpres 54/2010 pasal 7 ayat 4 mengalami perubahan, yang mana Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dari pasal 17 yang telah diubah dengan perpres 70/2012 dapat diambil kesimpulan ULP minimal terdiri dari Kepala ULP dan pokja ULP.

      • Yan Alif Januari 26, 2013 at 5:26 am #

        kalau anggota ULP apakah bisa menjadi Pokja?

      • khalik nst Januari 26, 2013 at 5:54 am #

        Maksudnya staf ULP, menjadi pokja ULP? Bila itu maksudnya jelas bisa, tetapi dengan syarat mempunyai sertifikat ahli pengadaan.

  2. andrie Januari 30, 2013 at 3:42 pm #

    pak..klo misalnya ada proyek di kabupaten, lalu unk panitia dibentuk dr Pokja ULP dari kanwil provinsi, lalu meminta bantuan dr unsur PU kabpaten unk membantu Pokja ULP itu bisa?

    • khalik nst Januari 30, 2013 at 5:47 pm #

      Itu namanya panitia pengadaan, bukan pokja ULP.

      • andrie Januari 31, 2013 at 3:05 am #

        jadi pastinya…misalnya ada badan pemerintah yg berada di kabupaten menyelenggaran pengadaan barang dan jasa, unk kepanitian pelelanganya oleh ULP kanwil provinsi itu bisa seperti itu? unk membantu penjelasan teknik ULP kanwil meminta bantuan tenaga 1 org dari PU kabupaten..

      • khalik nst Januari 31, 2013 at 3:36 am #

        Bisa, karena ULP tersebut bersifat berdiri sendiri, pokja ULPnya dari kantor ULP provinsinya, aanwijzer dari dari dinas PU kabupaten tidak masalah, bertugas membantu pokja ULP.

      • andrie Januari 31, 2013 at 7:56 am #

        ada no hp nya pak..? biar sy bisa tanya2 cia phone ato sms…

      • khalik nst Januari 31, 2013 at 8:53 am #

        Tolong bapak baca emailnya.

  3. andrie Januari 30, 2013 at 3:45 pm #

    klo misalnya Pokja ULP tdk melibatkan PU (distarcip atau Distarkim) itu bisa pak? jadi anggota Pokjanya semuanya dr instansi yg mengeluarkan proyek tsb..jd hanya melibatkan seorang Bantek sajah dr unsur PU nya..

    • khalik nst Januari 30, 2013 at 6:04 pm #

      Perpres 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan perpres 70 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 : “ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi” dan pasal 15 ayat 1 : “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP” serta baca perka LKPP 5 tahun 2012 tentang ULP.

      • andrie Februari 1, 2013 at 4:34 am #

        pak punya facebook? bisa share pak

      • khalik nst Februari 1, 2013 at 7:15 am #

        twitter aja : @khaliknst

  4. ferdy November 22, 2013 at 3:20 pm #

    pak saya mau tanya tentang tenaga ahli,
    apakah tenaga ahli untuk penyedia barang/jasa atau pabrik pendukung ada persyaratan khusus atau kualifikasi khusus?
    misal tenaga ahli harus mempunyai sertifikat P4TK ???

  5. ferdy November 22, 2013 at 3:21 pm #

    apakah tenaga ahli harus mempunyai sertifikat ISO??
    dan apakah sertifikat ISO untuktenaga ahli itu ada??

    • khalik nst November 23, 2013 at 2:50 am #

      Menurut kami tenaga ahli cukup yang mempunyai SKA dari LPJK sesuai sub bidang pekerjaan/keahlian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: