Bolehkah dilakukan Penunjukan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi?

29 Okt

Pertama – tama marilah kita lihat pengertian “Penunjukan Langsung”? Menurut Perpres 70 tahun 2012 pasal 1 poin 31 : Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

 

Dasar Penunjukan Langsung :

1. Perpres 70 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 poin d : Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: a. Pelelangan Umum, b. Pelelangan Terbatas, c. Pemilihan Langsung,             d. Penunjukan Langsung; atau e. Pengadaan Langsung.

2. Perpres 70 tahun 2012 pasal 38 ayat 1 : Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : a. keadaan tertentu; dan/atau b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

 

Kriteria Penunjukan Langsung :

1. Perpres 70 tahun 2012 pasal 38 ayat 4 :

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

1) pertahanan negara;

2) keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk: a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

2. Perpres 70 tahun 2012 pasal 38 ayat 5 huruf b, c dan h :

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

3. Perpres 70 tahun 2012 Pasal 84 ayat 6 :

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;

b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

About these ads

35 Tanggapan to “Bolehkah dilakukan Penunjukan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi?”

  1. ingin memperdalam perpres 54/2010 dan perubahannya November 4, 2012 at 11:02 am #

    Bolehkah dilakukan penunjukan langsung atas dasar tidak cukup waktu untuk melaksanakan
    proses Pelelangan ?

    • khalik nst November 4, 2012 at 9:22 pm #

      Tidak boleh, harus memenuhi seluruh ketentuan dalam perpres 70 tahun 2012 pasal 84 ayat 6.

  2. ingin tahu November 6, 2012 at 10:50 am #

    Bila pagu anggaran Rp 200 juta dan
    memenuhi kriteria penunjukan
    langsung, siapakah yang melakukan
    prosesnya? Pejabat Pengadaan atau
    Kelompok Kerja Unit Layanan
    Pengadaan?

    • khalik nst November 7, 2012 at 2:27 am #

      Berpedoman pada perpres 70 pasal 17 ayat 2 huruf g, maka penunjukan langsung diproses pokja ULP dan pada pasal 17 ayat 2 huruf h dijelaskan bahwa pejabat pengadaan hanya melakukan proses pengadaan langsung.

      • mahrudin Februari 14, 2013 at 1:10 am #

        mohon informasi sehubungan dg “Bolehkah dilakukan Penunjukan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi?” di daerah kami ada kegiatan / proyek yg dilaksanakan dg cara penunjukan langsung ( grade 2 dibawah 200 Jt / yang lalu dibawah 100 jt )
        kegiatan tsb merupakan usulan masyarakat dr hasil masa reses anggota DPRD, melalui musrenbang tingkat kelurahan/kecamatan dan kegiatan proyek dimaksud dikelola oleh pihak kecamatan.
        mohon bantuannya, tks

      • khalik nst Februari 14, 2013 at 3:17 am #

        Penunjukan langsung harus memenuhi kriteria di atas. Mengapa dikelola kecamatan? Atau maksud saudara swakelola?

      • Saiful Februari 18, 2013 at 2:30 am #

        Tapi, bukankah dalam JUKNIS Perpres 70/2012 selalu ada kalimat Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam Penunjukan Langsung”.

      • khalik nst Februari 18, 2013 at 2:40 am #

        Baca perpres 70 tahun 2012 pasal
        17 ayat 2 huruf g dan pasal 17 ayat 2 huruf h.

  3. dedi ariyanto April 2, 2013 at 11:41 am #

    pak mau tanya…untuk pengadaan cetak blangko khusus dibawah 200 juta apakah boleh penunjukan langsung…karena cetak blangko bersifat urgent dan dilaksanakan awal tahun…..dan untuk pengajuan tagihan bagaimana contohnya pak…mohon penjelasan..???

    • khalik nst April 2, 2013 at 12:44 pm #

      Menurut kami lakukan saja proses pengadaan langsung pengadaan barang tersebut karena nilai HPSnya < Rp 200 juta.

      • fitri hasyim April 18, 2013 at 1:53 am #

        pak boleh tanya ,,, bagaimana jika di instansi tersebut tidak ada pejabat pengadaan, adanya panitia pengadaan (P3U), apakah prosesnya tetap pengadaan langsung ataukah penunjukan langsung?

      • khalik nst April 18, 2013 at 3:42 am #

        Penunjukan langsung harus memenuhi kriteria pasal 38, bila tidak laksanakan metode pemilihan langsung atau pelelangan sederhana.

  4. nawafil Mei 23, 2013 at 9:05 am #

    FYI, di dalam Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012, disebutkan bahwa Penunjukan Langsung dilakukan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan. Namun, direvisi dengan Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Pokja yang melakukan Penujukan Langsung. Kata-kata Pejabat Pengadaan tidak disebut-sebut lagi.

  5. Anindya Edie Mei 28, 2013 at 1:54 am #

    Pak, saya punya pertanyaan apabila dalam lingkup BUMN, apakah dapat dibenarkan jika induk BUMN menunjuk langsung anak perusahaannya untuk mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan? demi alasan efisiensi misalnya, karena jika harus mengadakan tender maka akan butuh waktu dan biaya. lagipula dengan menunjuk langsung anak perusahaan maka perputaran uang juga akan tetap mengalir kepada induk perusahaan.

    mohon tanggapan Bapak.

    • khalik nst Mei 28, 2013 at 2:22 am #

      Bila sumber dananya seluruhnya atau sebagian dari APBN, maka tidak boleh, tetapi bila sumber dananya dari kas BUMN dan telah sesuai peraturan BUMN, maka boleh dilakukan.

      • Anindya Edie Mei 28, 2013 at 2:26 am #

        mohon maaf pak, bisa diberikan rujukan peraturan dari jawaban bapak? atau mungkin bapak punya email langsung atau YM sehingga saya dapat bertanya langsung lebih detail? kebetulan saya membutuhkan kajian mendalam mengenai ini untuk skripsi saya. terima kasih.

      • khalik nst Mei 28, 2013 at 6:14 am #

        Perpres 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 2 ayat 1 huruf b : “Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD”.

      • Anindya Edie Mei 28, 2013 at 2:28 am #

        email saya: juventus.ui@gmail.com

  6. Mirhan triandi doe Agustus 19, 2013 at 2:53 pm #

    mohon penjelasan pak, apa boleh melakukan penunjukan langsung untuk bangunan gedung yang pekerjaannya bertahap dan bertingkat, mohon pencerahan.

    • khalik nst Agustus 19, 2013 at 4:02 pm #

      Harus memenuhi pasal 38 dan pasal 84 seperti penjelasan di atas.

  7. erikwanto S. September 27, 2013 at 3:18 am #

    bolehkah Penunjukan Langsung pengadaan benih yang penangkarnya/pemilik hak paten cmn satu2nya ada di Indonesia dengan nilai kegiatan 1,44 M?

    • khalik nst September 27, 2013 at 3:57 am #

      Pasal 38 ayat 4 huruf d : “Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah”.

  8. Hadi Putra November 8, 2013 at 10:04 pm #

    Pak saya mau bertanya, pagu dana 105.000.000 untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Damkar itu dilakukan prosesnya oleh pejabat pengadaan atau pokja ulp ? kegiatan tersebut termasuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung? Mohon Penjelasanya pak.Terima Kasih

    • khalik nst November 8, 2013 at 10:12 pm #

      Menurut kami pengadaan langsung, dengan pemilihan penyedia oleh pejabat pengadaan, penunjukan langsung harus memenuhi kriteria pasal 38, pak.

  9. wahyu November 23, 2013 at 6:46 am #

    pak mau nanya..contoh nota pertimbangan usulan untuk paket yg akan di pl kan setelah lelang ulang

    • khalik nst November 23, 2013 at 4:04 pm #

      Yang perlu diperhatikan adalah harus disetujui Pengguna Anggaran dan memenuhi syarat berdasarkan pasal 84 ayat 6, jadi bagaimanapun bentuk usulan/surat tidak menjadi masalah.

  10. Naila hari Juni 30, 2014 at 4:40 am #

    terimakasih infonya pak..

  11. Naila hari Juni 30, 2014 at 6:39 am #

    Sempat mumet baca perpes 70 thn 2012, setelah membaca artikel anda, banyak kebinggungan saya terpecahkan. Terimasih infonya

  12. EKO FEBRY IRIANTO September 3, 2014 at 8:17 am #

    Maaf Pak mau tanya..
    Asal dari Kabupaten Merauke – Papua.
    Sesuai amanat Perpres 84 Thn 2012, apakah boleh dilakukan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Barang (Nilai Rp. 300jt) dan Pekerjaan Konstruksi (Nilai Rp. 460jt) kepada Perusahaan Lokal (Putra Daerah)?
    Yang Kedua jika boleh apakah boleh diberikan Pembayaran Uang Muka dan Berapa Persentasinya?

    • khalik nst September 3, 2014 at 9:57 am #

      Penunjukan langsung harus memenuhi ketentuan pasal 38 dan 84. Mengapa penunjukan langsung? Seingat kami untuk daerah papua terutama Kab. Merauke berdasarkan perpres 84/2012, pengadaan langsung s/d 500 juta, ya pengadaan langsung aja. Uang muka untuk usaha kecil maksimal 30%.

      • EKO FEBRY IRIANTO September 5, 2014 at 6:16 am #

        O iya.. sy slh menulis kalimat harusnya pengadaan langsung..
        yg ingin sy tanyakan lg.. bentuk surat perjanjian nya klo pengadaan langsung baik Konstruksi ato Barang itu apakah SPK atau SPP (Kontrak)?
        pertanyaan kedua klo untuk pembayaran uang muka nya dituangkan dimana krn klo SPK tdk ada SSKK seperti di SPP (kontrak)?
        Maaf pak soalnya sy blm ada pengalaman utk pengadaan langsung dg nilai di atas Rp. 200jt jadi byk bertanya..
        Mohon penjelasannya

      • khalik nst September 5, 2014 at 7:59 am #

        SPK, pak. Di SPK ada
        Syarat Umum SPK, di poin pembayaran dituangkan nmr rekening penyedia, serta mengenai uang muka.

  13. EKO FEBRY IRIANTO September 3, 2014 at 8:38 am #

    Maaf Pak mau tanya..
    Asal dari Kabupaten Merauke – Papua.
    Sesuai amanat Perpres 84 Thn 2012, apakah boleh dilakukan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Barang (Nilai Rp. 300jt) dan Pekerjaan Konstruksi (Nilai Rp. 460jt) kepada Perusahaan Lokal (Putra Daerah)?
    Yang Kedua jika boleh apakah boleh diberikan Pembayaran Uang Muka dan Berapa Persentasinya?

    Komentar Anda sedang menunggu moderasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: