Persyaratan, tugas pokok dan kewenangan pokja ULP/Pejabat Pengadaan

8 Jun

Berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 17 yaitu :

Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
g. menandatangani Pakta Integritas.

Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk ULP:
    1) menjawab sanggahan;
    2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
        a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya   yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
        b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
h. khusus Pejabat Pengadaan:
    1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

        a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
        b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
     2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi; dan

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

 

3 Tanggapan to “Persyaratan, tugas pokok dan kewenangan pokja ULP/Pejabat Pengadaan”

  1. Andrie_Octa Februari 1, 2013 pada 8:01 am #

    bang boleh minta no HP nya..ke email ini bang emailnya..thank’s..!

  2. Erwan Agustus 17, 2016 pada 3:35 am #

    Saya mau tanya boleh sebuah paket yg dilelang sudah 4 kali di ulang ,yg ke 5 Pokja di ganti bahwaksn paket tersebut menjadi lelang baru, sedang hps semuanya sama, dasar hukumnya apa, mhn penjelasan.TKS

    • khalik nst Agustus 17, 2016 pada 4:15 am #

      Menurut kami, persyaratan untuk lelang dipermudah agar ada penyedia yang bisa ditetapkan sebagai pemenang lelang. Mengenai pokjanya diganti, itu tergantung ULP, apa dasar pokja ULP diganti, menurut kami sebaiknya tidak diganti.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: