Kontrak Tahun Jamak

4 Jul

Apakah yang dimaksud “kontrak tahun jamak”? Kontrak Tahun Jamak menurut Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 52 ayat 2 dan 3 adalah : “Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

dan Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Kontrak Tahun Jamak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2011 untuk dana APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 54A untuk dana APBD.

Kontrak Tahun Jamak bersumber dana dari APBN

Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2011 pasal 2 ayat 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2011 pasal 3, permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan

dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran bersangkutan harus dilengkapi dengan:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran yang menyatakan telah memenuhi kelayakan teknis dan ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top);

b. surat pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa:

1) sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada Tahun Anggaran yang sama; dan

2)  pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.

3) Kelengkapan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

b. Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang.

4) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan tidak bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam hal:

a. terjadi keadaan kahar;

b. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;

c. memenuhi amanat peraturan perundang-undangan;

d. menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2011 pasal 5 ayat 1, pemrosesan penyelesaian persetujuan Kontrak Tahun Jamak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2011 pasal 9 menjelaskan :

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak, termasuk dalam menyediakan alokasi anggaran pada tiap-tiap tahun dari masa kontrak, berdasarkan pagu belanja yang telah ditetapkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

(2) Sisa anggaran pekerjaan Kontrak Tahun Jamak pada Tahun Anggaran tertentu tidak dapat diluncurkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan tidak dapat dijadikan sebagai usulan anggaran belanja tambahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) pada Tahun Anggaran tersebut.

 

 

Kontrak Tahun Jamak bersumber dana dari APBD

 

Untuk Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah yang bersumber dana dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 pasal 54A Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1.  Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

2. Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas  berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

3.  Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

4. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

 

Penyesuaian Harga

 

Penyesuaian Harga pada Kontrak Tahun Jamak berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 92, dengan rincian sebagai berikut :

1.  Dilakukan dengan ketentuan :

a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;

b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;

c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.

2. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;

c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;

d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

3 Tanggapan to “Kontrak Tahun Jamak”

  1. Arif Maret 4, 2013 pada 11:54 am #

    terima kasih banyak.
    resume di atas sangat membantu

  2. Johannes Van Rate Mei 29, 2013 pada 1:06 am #

    Setelah membaca topik “Tahun Jamak”, pertanyaan saya (Pengadaan Barang: Jasa Pemeliharaan/ Cleaning Service/ Servis Bandwith) untuk nilai kontrak yang kecil, apakah persyaratan berikut ini harus dipenuhi : a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Anggaran ….. ; b. surat pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa:

    1) sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada Tahun Anggaran yang sama; dan

    2) pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.

    3) Kelengkapan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

    a. Dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

    b. Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang. (Ini juga menimbulkan pertanyaan, mengapa padahal kontrak tahun jamak nama penyedia jasa sudah terkontrak).

    Disampaikan terima kasih atas saran dan masukan.

    • khalik nst Mei 29, 2013 pada 3:09 pm #

      Lihat kembali Perpres 70 tahun 2012 pasal 52 dan PMK 193 tahun 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: