Pengadaan Langsung pada Pengadaan Barang

9 Jan

Mengawali tahun 2014 ini, maka kita sudah bisa memulai proses pengadaan pada instansi kita masing – masing, terutama proses pengadaan langsung seperti Pengadaan Langsung pada Pengadaan Barang. Kita mulai dengan melihat Perpres 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres 70 tahun 2012.

Pasal 1 poin 9 :

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.

 

Pasal 16 ayat 1 dan 3:

(1)   Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  bernilai  paling tinggi   Rp200.000.000,00   (dua   ratus   juta   rupiah)    dapat   dilaksanakan   oleh Kelompok Kerja34 ULP atau Pejabat Pengadaan.

(3)  Pengadaan Langsung  dilaksanakan  oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 17 ayat 2 huruf h :

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja41 ULP/ Pejabat Pengadaan meliputi: khusus Pejabat Pengadaan:

1)     menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a)     Pengadaan   Langsung46     untuk   paket   Pengadaan   Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa  Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah); dan/atau

b)    Pengadaan  Langsung  untuk  paket  Pengadaan  Jasa  Konsultansi  yang bernilai paling   tinggi  Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah);

2)     menyampaikan  hasil Pemilihan  dan salinan Dokumen  Pemilihan   Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK;

3)     menyerahkan      dokumen   asli  pemilihan   Penyedia   Barang/Jasa   kepada

PA/KPA; dan

4)    membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

Pasal 39 ayat 1 dan 2:

(1)   Pengadaan Langsung dapat  dilakukan  terhadap  Pengadaan  Barang/  Pekerjaan Konstruksi/ Jasa  Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)90, dengan ketentuan:

a.     kebutuhan operasional K/L/D/I;

b.     teknologi sederhana;

c.     risiko kecil; dan/atau

d.     dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan   dan/atau badan   usaha   kecil serta  koperasi kecil, kecuali untuk  paket pekerjaan yang menuntut   kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

(2)  Pengadaan  Langsung    dilaksanakan  berdasarkan  harga  yang  berlaku  di  pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 56 ayat 4a :

 Prakualifikasi   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.118

Pasal 56 ayat 12 huruf a :

Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

Pasal 76 ayat 2 :

Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui  Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

 

 

 

Selanjutnya kita lihat perka LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012, mengenai Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung.

c.    Pelaksanaan Pengadaan Melalui Pengadaan Langsung

1)    Pengadaan  Langsung  dapat  dilaksanakan  untuk  pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

2)    Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a)     pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan                    yang   menggunakan   bukti   pembelian   dan kuitansi, meliputi antara lain:

(1)   Pejabat  Pembuat  Komitmen  memerintahkan  Pejabat Pengadaan                     untuk    melakukan    proses    pengadaan langsung;

(2)   Pejabat  Pengadaan  dapat  memerintahkan  seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:

(a) Memesan  barang  sesuai  dengan  kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;

(b) Melakukan transaksi; (c) Menerima barang;

(d) Melakukan pembayaran;

(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi; (f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan;

(3)   Pejabat             Pengadaan             meneliti             dan mempertanggungjawabkan        proses         pengadaan langsung.

(4)   Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada PPK.

b)     permintaan  penawaran  yang  disertai  dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

(1)   Pejabat     Pengadaan     mencari     informasi     terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;

(2)   Pejabat     Pengadaan    membandingkan    harga    dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;

(3)   Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini               mampu   untuk   menyampaikan   penawaran administrasi, teknis, dan harga;

(4)   undangan    dilampiri    spesifikasi    teknis    dan/atau gambar                  serta      dokumen-dokumen      lain      yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;

(5)   Penyedia  yang  diundang  menyampaikan  penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

(6)   Pejabat     Pengadaan     membuka     penawaran     dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur,             melakukan   klarifikasi   teknis   dan   negosiasi harga  untuk  mendapatkan  Penyedia  dengan  harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

(7)   negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;

(8)   dalam    hal    negosiasi    harga    tidak    menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;

(9)   Pejabat   Pengadaan   membuat    Berita   Acara    Hasil

Pengadaan Langsung yang terdiri dari: (a)       nama dan alamat Penyedia;

(b)   harga   penawaran   terkoreksi   dan   harga   hasil negosiasi;

(c)   unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); (d)    hasil negosiasi harga (apabila ada);

(e)   keterangan lain yang dianggap perlu; dan

(f)    tanggal dibuatnya Berita Acara.

c)      Pejabat   Pengadaan   menyampaikan   Berita   Acara   Hasil

Pengadaan Langsung kepada PPK;

d)     PPK    melakukan    perjanjian   dan    mendapatkan    bukti perjanjian dengan ketentuan:

(1)   bukti pembelian dapat digunakan untuk Pengadaan yang            bernilai    sampai     dengan    Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(2)   kuitansi   dapat   digunakan   untuk   Pengadaan   yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau

(3)   Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  dapat  digunakan  untuk Pengadaan                        yang       bernilai       sampai       dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ini contoh file proses pengadaan langsungnya :

bahpl master_pengadaan barang

dokumen pengadaan barang

undangan

28 Tanggapan to “Pengadaan Langsung pada Pengadaan Barang”

  1. Awi... Maret 20, 2014 pada 3:43 am #

    Terima Kasih, telah berbagi ilmu dengan yang lainnya…..sukses untuk saudara.. Aaamiiin…

  2. anna Maret 26, 2014 pada 3:06 am #

    Pasal 39 ayat 1 dan 2:
    (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)90, dengan ketentuan:
    a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
    b. teknologi sederhana;
    c. risiko kecil; dan/atau
    d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
    (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
    Pertanyaannya : sesuai dengan pasal 39 ayat 1 point a dapatkah pengadaan makan minum kantor yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000,- dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung ? karena dalam penjelasan yang dimaksudkan dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I, trimakasih..

    • khalik nst Maret 26, 2014 pada 3:33 am #

      Tidak boleh, sesuai pasal 39 ayat 1 pengadaan langsung yang bernilai paling tinggi Rp 200 juta.

  3. iwan Oktober 28, 2014 pada 4:52 pm #

    ijin unduh mas… terimakasih…

  4. firmansyah November 4, 2014 pada 10:16 pm #

    salam pak khalik, maaf kl seandainya pertanyaan saya ini sudah di bahas sebelumnya. yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana teknis permintaan pembayaran pengadaan langsung barang dengan nilai s/d 10 jt dan 50 juta? misal dengan nilai s/d 10 juta kt hny melampirkan bukti pembelian, apakah tidak ada dokumen pendukung lainnya?
    seperti BA Pemeriksaan barang dsb, mhn petunjuknya..
    terima kasih…

    • khalik nst November 4, 2014 pada 11:29 pm #

      Proses pembayarannya sama seperti pengadaan barang pada umumnya, bukti pembelian dan kuitansi merupakan bentuk kontraknya. Dalam pembayaran tetap diperlukan berita acara serah terima barang, bap (berita acara pembayaran) dan seterusnya, pak.

  5. yupa Februari 12, 2015 pada 5:30 am #

    untuk pekerjaan outsourcing cthnya jasa cleaning servis dimulai pada awal thn (bln januari) proses pengadaannya dimulai kapan dan bagaimana bunyi kontraknya terimakasih pak atas pencerahanya

    • khalik nst Februari 12, 2015 pada 7:24 am #

      Bila dipa atau dpa telah disahkan sebelum bulan januari, maka pemilihan penyedia bisa bulan desember, tidak perlu kontrak tahun jamak, masa masa kontrak januari ke desember, cara pembayaran bulanan.

  6. Ilham Februari 26, 2015 pada 8:05 am #

    Pekerjaan jasa cleaning service di kantor saya semestinya proses kontraknya di bulan desember dan ttd kontrak bulan januari 2015, dipa kantor saya tgl. 2 januari 2015, tetapi sk pejabat pengadaan belum ada sampai dengan bulan februari apa yang mesti saya lakukan mengingat sekarang sdh bulan februari mohon petunjuknya,,,trimakasih

    • khalik nst Februari 26, 2015 pada 12:13 pm #

      Bila prosesnya bulan desember, sknya bisa tahun 2014, sk bisa saja tidak dibuatkan tahun anggaran, agar terus berlaku.

      • ilham Februari 27, 2015 pada 9:19 am #

        Makasih pak khalik atas pencerahannya,,,,

      • khalik nst Februari 27, 2015 pada 9:22 am #

        Sama sama pak.

      • khalik nst Februari 27, 2015 pada 3:45 pm #

        Sama-sama pak.

  7. andi rendra rangkuti Maret 16, 2015 pada 9:20 am #

    Pada pengadaan langsung selain SPK dapat juga dilakukan SPJ(surat perjanjian) dengan nominal diatas 200 jt..Pertanyaannya apa boleh kita melakukan pekerjaan Pengadaan B/J dengan menggunakan SPJ tersebut tanpa melalui ULP dan seperti apa dokumen yang harus kita siapkan Pak..Terima kasih

    • khalik nst Maret 16, 2015 pada 11:55 pm #

      Pengadaan Langsung untuk pekerjaan 200 juta ke bawah. Sebelumnya pada perpres 70 tahun 2012, prosesnya dilaksanakan oleh pejabat pengadaan kecuali penunjukan langsung oleh pokja ULP, setelah keluar perubahan ke 4 perpres 54 tahun 2010 pada tahun ini yaitu perpres 4 tahun 2015, semua pekerjaan 200 juta ke bawah prosesnya oleh pejabat pengadaan.

  8. andi rendra rangkuti Maret 17, 2015 pada 1:40 am #

    bagaimana dengan pagu anggaran > di atas 200 jt apakah masih bisa dilakukan pengadaan langsung dengan SPJ(surat perjanjian) atau tetap harus melalui pokja ULP..trimss

    • khalik nst Maret 17, 2015 pada 2:30 am #

      Tidak boleh pengadaan langsung, harus melalui pelelangan atau e purchasing oleh pokja ULP.

  9. andi rendra rangkuti Maret 17, 2015 pada 1:54 am #

    satu lg pak..utk pengadaan ATK dengan total pagu 2 milyar(dibagi 5 subdit) dengan rata2 persubdit mempunyai pagu anggaran 400 jt/tahun dan kode akun belanja yang berbeda2, apakah bisa dilakukan pengadaan langsung ATK secara bertahap, sebelumnya kita sudah konsultasi dan bertanya ke ulp, apakah bisa unit kerja mengadakan sendiri ato mengikuti lelang, jawabanya mereka(ulp/pokja ulp) belum siap untuk mengadakan ATK tersebut. yang sy ingin tanyakan ke Bpk beresiko tidak kalau seandainya kita mengadakan sendiri(Pengadaan langsung), trimss

    • khalik nst Maret 17, 2015 pada 2:31 am #

      Tergantung rincian dpanya dan ronya.

  10. andi rendra rangkuti Maret 17, 2015 pada 8:26 am #

    Terima kasih Pak atas informasi serta masukannya

  11. agustini p April 9, 2015 pada 9:13 pm #

    Mohon ijin pak khalid, utk pengadaan langsung dgn nilai 18 juta bèrupa kegiatan cetak foto apakah harus dilengkapi dengan SIUP dari penyedia? Adapun tehnis pembayaran sebanyak 3 kali masing2 bernilai 6 jt dan kegiatan berlangsung selama 5 bulan lebih?

    • khalik nst April 10, 2015 pada 3:20 am #

      Coba dilihat pasal 19 ayat 1 huruf a.

  12. sri yuliatmi September 21, 2015 pada 11:34 pm #

    Assalamualaikum pak khalik, sy sebagai pejabat pengadaan selalu dibuat pusing dengan adanya perintah percepatan, yang menjadi masalah untuk pengadaan langsung diatas 10 juta s.d 50 juta yang menggunakan bukti pembelian atau dan kuitansi, untuk HPS yang dibuat ppk apakah boleh dibuat dalam bentuk rekap yang mencantumkan volume spesifikasi dan hps, mhn perkuatannya

    • khalik nst September 22, 2015 pada 2:22 am #

      Boleh, yang terpenting harga, volume dan spesifikasi dapat dimengerti.

  13. Jefri Paul Natara Maret 18, 2016 pada 8:21 am #

    Terima Kasih, Bapak memang orang baik, semoga diberi kesehatan untuk terus berbagi ilmu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: