Penyusunan dan Penetapan HPS oleh PPK berpedoman pada Perpres 70 tahun 2012

11 Mei

Berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012.

PPK menetapkan HPS berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 :
“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: Harga Perkiraan Sendiri (HPS)”.

Berdasarkan pasal 66 ayat 1 dalam proses pengadaan barang/jasa harus ditetapkan HPS kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

HPS ditetapkan PPK paling lama 28 (dua  puluh  delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling  lama  28   (dua  puluh  delapan)   hari  kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. (Berdasarkan pasal 66 ayat 4).

Menurut pasal 66 ayat 6 HPS  bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

Berdasarkan pasal 66 ayat 7 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan  data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
a. Harga  pasar  setempat  yaitu  harga  barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
b. informasi biaya satuan  yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. informasi biaya satuan  yang dipublikasikan secara resmi  oleh  asosiasi terkait  dan  sumber  data  lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar  biaya/tarif   Barang/Jasa   yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun  sebelumnya, suku  bunga  berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
g. hasil  perbandingan  dengan  Kontrak  sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan  perhitungan  biaya yang dilakukan  oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dan ayat 7a Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional  dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
Serta berdasarkan pasal 8 dan penjelasannya HPS disusun  dengan  memperhitungkan  keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Contoh keuntungan  dan biaya Overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

Apabila ada pertanyaan yang timbul sehubungan dengan penyusunan HPS tersebut yaitu :
1. Apakah HPS bersifat rahasia?
2. Apakah harga dasar yang dikeluarkan Pemerintah Daerah boleh dijadikan dasar penyusunan HPS?
Jawabannya adalah :
1. Berdasarkan pasal 66 ayat 3 dan penjelasannya : nilai  total HPS  bersifat terbuka dan tidak rahasia. Rincian Harga Satuan dalam  perhitungan HPS bersifat rahasia kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran. 
2. Berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasannya, penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan  data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi norma indeks, norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan  oleh instansi  teknis  terkait  atau Pemerintah Daerah setempat. Dan ditambahkan berdasarkan pasal 66 ayat 8 dengan  memperhitungkan  keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
Perpres 70 tahun 2012 bisa di unduh disini perpres 70/2012

12 Tanggapan to “Penyusunan dan Penetapan HPS oleh PPK berpedoman pada Perpres 70 tahun 2012”

  1. adi pradana Oktober 30, 2014 pada 8:02 am #

    Assalamu alaikum Wr. Wb
    mohon pencerahannya pak khalid

    HPS konstruksi terdiri dari rekapitulasi nilai, rincian HPS, analisa harga satu dan daftar harga material dan upah yang semuanya adalah kesatuan dari HPS. pertanyaan saya apakah HPS tersebut harus diserahkan seluruhnya ke ULP sebagai syarat dilakukan nya lelang atau bagaimana pak, soalnya HPS itu menurut pribadi saya itu rahasia PPK kecuali nilai total HPS. mohon pencerahan pak khalid terimakasih

    • khalik nst Oktober 30, 2014 pada 8:40 am #

      Menurut kami diserahkan saja ke pokja ULPnya pak, agar pokja ULP bisa membuat daftar kuantitas harga untuk isi dokumen pengadaan.

  2. m. siahaan Februari 25, 2015 pada 9:11 am #

    mau tanya pak berapa over head utk pengadaan barang selain konstruksi

    • khalik nst Februari 25, 2015 pada 9:18 am #

      Bisa bapak lihat pasal 66 ayat 8 beserta penjelasannya.

  3. M. Sumarto Oktober 16, 2015 pada 5:52 am #

    Numpang tanya seputaran HPS, Jikalau pengadaan Barang Harga Pada DIPA 15 Juta, apakah boleh membuat HPS di bawah yang terbuat pada DIPA, sperti 14 juta. Tksh.

    • khalik nst Oktober 16, 2015 pada 5:57 am #

      Boleh pak , yang tidak boleh diatas harga total DIPA.

  4. akhyar sugeng November 25, 2015 pada 10:30 am #

    apakah ppk diperkenankan menetapkan HPS tanpa adanya data pembanding, sedangkan data yang dipergunakan oleh PPK diperoleh dari pihak ketiga dengan alasan PPK tidak mengetahui tentang harga barang yang akan dilelang.

    • khalik nst November 25, 2015 pada 1:50 pm #

      Baca perpres 54 dan perubahan-perubahannya pasal 66 tentang HPS.

  5. harsi September 4, 2016 pada 11:49 am #

    Pokja ULP mempersyaratkan sub bidang untuk pengadaan dengan nilai dibawah 2,5 M. Apakah ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 19 tentang persyaratan Bidang dan Sub Bidang

    • khalik nst September 6, 2016 pada 3:15 am #

      Coba lihat kembali pasal 19.

  6. deasy sandra Oktober 12, 2016 pada 7:49 am #

    Apakah PPK (dalam hal ini Pejabat yang menetapkan HPS) bisa menjadi anggota panitia pengadaan barang dan jasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: