P3K & PPHP

2 Nov

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Konstruksi

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)

Bila kita membuka Juknis Perpres 70 tahun 2012 yaitu Perka LKPP 14 tahun 2012 Pada BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C Penandatangan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Poin 2 Pelaksanaan Kontrak

Huruf e. Pemeriksaan Bersama

1) Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Huruf g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan, meliputi antara lain:

  1. a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  3. c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
  4. d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

3) Perubahan pekerjaan pada angka 2) berlaku untuk pekerjaan

yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

4) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. a) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal
  2. b) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

5) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

6) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

m. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. a) pekerjaan tambah;
  2. b) perubahan disain;
  3. c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
  4. d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau
  5. e) Keadaan Kahar.

2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

4) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

Mengacu pada aturan yang lebih tinggi yaitu Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahannya.

Pasal 8 ayat 2 huruf a : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:  menetapkan tim teknis; dan/atau

Penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf a : Yang dimaksud dengan tim teknis adalah timyang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Pasal 87 :

Ayat 1 : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

  1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  4. mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat 1a : Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang

menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

Ayat 2 : Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
  2. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Ayat 3 : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Ayat 4 : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

Ayat 5 : Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Penjelasan pasal 87 ayat 5 : Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.

 

Pasal 91 ayat 6 : Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat  melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

 

 

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pekerjaan Konstruksi

 

Berpedoman pada  Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan – perubahannya.

 

Pasal 1 angka 10 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

 

Pasal 7 ayat 1 Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 18 :

Ayat 1 : PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat 2 : Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri,  baik  dari instansi  sendiri  maupun   instansi lainnya.

Ayat  3 : Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok  Masyarakat   Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

Ayat 4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab  dalam melaksanakan tugas;
  2. memahami isi Kontrak;
  3. memiliki kualifikasi teknis;
  4. menandatangani Pakta Integritas; dan
  5. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Ayat  5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan   yang  tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Ayat  6 : Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis  khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat  7 : Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.

Ayat  8 : Dalam hal pengadaan  Jasa  Konsultansi,  pemeriksaan  pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1) – Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari (satu),  dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat (5)Huruf a – Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis,  spesifikasi teknis, jumlah,waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnya.

Pasal 95

Ayat  1 : Setelah pekerjaan  selesai 100% (seratus   perseratus) sesuai dengan   ketentuan yang   tertuang   dalam Kontrak,  Penyedia Barang/Jasa   mengajukan   permintaan   secara   tertulis   kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat  2 : PA/KPA  menunjuk  Panitia/Pejabat   Penerima  Hasil  Pekerjaan untuk melakukan penilaian  terhadap  hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Ayat  3 : Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat  Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Ayat  4 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima  penyerahan pekerjaan  setelah  seluruh  hasil  pekerjaan  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Ayat  5 : Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

  1. Penyedia Pekerjaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  melakukan pemeliharaan atas  hasil  pekerjaan   selama  masa  yang ditetapkan   dalam   Kontrak,   sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
  2. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,   sedangkan   untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
  3. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(6)          Setelah masa pemeliharaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

(7)          Khusus  Pengadaan  Barang,  masa  garansi  diberlakukan  sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

(8)          Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima  Akhir  Pekerjaan  pada  saat  proses  serah  terima  akhir (Final Hand Over).

(9)          Penyedia Barang/Jasa  yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Penjelasaan Pasal 95

Ayat (5)

Huruf a – Masa pemeliharaan  pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.

Huruf b – Yang  dimaksud  dengan  pekerjaan  permanen   adalah  pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (7) – Untuk  pengadaan  barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).

Mari kita baca aturan turunan dari Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perka LKPP 14 tahun 2012

Juknis Perpres 70 tahun 2012 yaitu Perka LKPP 14 tahun 2012 Pada BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C Penandatangan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Poin 2 Pelaksanaan Kontrak

o. Serah Terima Pekerjaan

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

6) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

7) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa  pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

8) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

9) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

10) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

3 Tanggapan to “P3K & PPHP”

  1. Ady Oktober 24, 2016 pada 1:01 pm #

    Kami ad kasus kontrak pengadaan bahan makanan. Napi…kami ada adendum karena jumlah napi bertambah otomatis stlah dihitung adendum nilai kontrak di atas 10% apakah diperbolehkan

    • khalik nst Oktober 25, 2016 pada 5:14 am #

      Nilai kontrak hanya boleh bertambah 10%.

    • khalik nst Oktober 25, 2016 pada 5:15 am #

      Bila ada anggaran tambahan, silahkan di SPK kan atau dilelangkan, sesuai kebutuhan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: