Pengadaan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi

Mari kita mempelajari kembali mengenai Pengadaan Langsung, khususnya Pengadaan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi. Yang harus kita perhatikan dan pedomani adalah Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 beserta Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kita lihat satu per satu poin – poin mengenai Pengadaan Langsung :

1. Pasal 39 ayat 1 : Pengadaan Langsung             dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/  Pekerjaan Konstruksi/ Jasa  Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

a.     kebutuhan operasional K/L/D/I;

b.     teknologi sederhana;

c.      risiko kecil; dan/atau

d.     dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan   usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk  paket pekerjaan yang menuntut   kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

2.    Pasal 56 ayat 4 huruf d : Prakualifikasi dilaksanakan  untuk  Pengadaan sebagai berikut: Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.

3.    Pasal 57 ayat 5 :  Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a.     pembelian/pembayaran                   langsung        kepada       Penyedia       untuk        Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan  bukti pembelian dan kuitansi,   serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;

b.     permintaan  penawaran  yang disertai dengan klarifikasi  serta negosiasi  teknis dan harga kepada Penyedia  untuk   Pengadaan  Langsung  yang menggunakan SPK.

4.    Pasal 63 : Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/ Pejabat Pengadaan.

5.    Pasal 68 ayat 3 : Jaminan Penawaran   tidak diperlukan  dalam   hal   Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya dilaksanakan  dengan Penunjukan  Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

6.    Pasal 70 ayat 1 : Jaminan Pelaksanaan  diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan  Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7.    Pasal 71 :

(1)   Penyedia  Barang/Jasa  memberikan  Jaminan  Pemeliharaan  kepada  PPK   setelah

pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:

a.       Pekerjaan Konstruksi;

b.      Pengadaan Jasa Lainnya  yang membutuhkan  masa pemeliharaan.

(2)   Besaran  nilai  Jaminan          Pemeliharaan  sebesar  5%        (lima  perseratus)  dari  nilai

Kontrak.

(3)  Jaminan Pemeliharaan  dikembalikan  setelah 14   (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

(4)   Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

 

8. Pasal 76 ayat 2 : Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui  Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

9.    Pasal 133 : Petunjuk   teknis   Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah   sebagaimana    diatur   dalam Peraturan  Presiden  ini,  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala  LKPP  setelah  mendapat pertimbangan  Menteri yang membidangi  urusan pemerintahan  di bidang perencanaan pembangunan nasional.

 

Petunjuk Teknis berdasarkan pasal 133 yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012 dapat dilihat dan diunduh di sini http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/829 dan khusus pekerjaan konstruksi bisa diunduh di sini http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/19122012130811Bab%20III%20Pengadaan%20Pekerjaan%20Konstruksi.rar

 

Isi mengenai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dalam Juknis tersebut :

Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung

1)      Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

2)      Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a)      pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan kuitansi, meliputi antara lain:

(1)    Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;

(2)    Pejabat Pengadaan dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda (apabila diperlukan);

(3)    Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan (apabila diperlukan);

(4)    negosiasi harga dapat dilakukan berdasarkan HPS (apabila diperlukan);

(5)     dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dapat dinyatakan gagal dan dapat dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mencari Penyedia lain.

b)    Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

(1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;

(2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;

(3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;

(4) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;

(5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;

(6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

(7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;

(8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain;

(9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

(a) nama dan alamat Penyedia;

(b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;

(c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);

(d) hasil negoisasi (apabila ada);

(e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan

(f) tanggal dibuatnya Berita Acara.

c)    Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

d)    PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:

(1)  kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau

(2)  Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

 

10. Pasal 134 ayat 1 : Ketentuan                lebih lanjut          mengenai  Standar Dokumen Pengadaan  (Standard Bidding  Document) diatur  dengan  Peraturan  Kepala  LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan  sejak Peraturan  Presiden ini ditetapkan.

 

SDP menurut pasal 134 ayat 1 yaitu Peraturan Kepala LKPP No. 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dapat dilihat disini http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/828 dan Dokumen Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dapat diunduh di sini https://khaliknst.wordpress.com/2013/07/15/dokumen-pengadaan-langsung-pekerjaan-konstruksi/

 

Contoh BAHPL (Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung) dapat diunduh di sini https://khaliknst.wordpress.com/2013/01/07/format-pengadaan-langsung-pekerjaan-konstruksi-oleh-pejabat-pengadaan-pada-perpres-70-tahun-2012/ 

 

Demikianlah sekilas mengenai Pengadaan Langsung pada Pekerjaan Konstruksi.